Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia

Nama             : Erick. Latumeten

Npm               : 30208447

Kelas              : 1 DD 03

Mata kuliah  : Ilmu Alamiah Dasar

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

 

A. Sejarah Perjuangan Bangsa

  1. 1. Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatanna sendiri. Republik Philipina (1898), yang dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan republik Cinanya (1911). Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatan sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu munculah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain : Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), yang  kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) (1911) di bawah H.O.S. Cokroaminoto.

Berikutnya munculah Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu : Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro). Sejak semula partai ini menunjukan keradikalannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu munculah Partai nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspresikannya dengan kata-kata yang jelas, antara lain : Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, serta diikuti dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu Bahasa, satu Bangsa dan satu Tanah Air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan, dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan sungkatan Partindo (1931). Kemudian golongan Demokrat antara lain Moh. Hatta dan St. Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

 

2. Penjajahan Jepang

 

Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940 ,maka Ratu Wihelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belada masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia.

Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataan hanya suatu kebohongan sehingga tidak pernah menjadi kenyataaan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indoneesia”. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu Barat yaitu( Amerika, Inggris,Rusia,Perancis, Belanda, dan negara Sekutu lainnya) nampak Jepang semakin terdsak. Oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintahan Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 29 April 1945 kaisar jepang memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintahan Jepang berupa ‘ kemerdekaan tanpa syarat’. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintahan militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura) No. 23. dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang yaitu Sekutu termasuk kaki tangannya Nica (Nitherlands Indie civil Administration), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai.

Untuk mendapatkan simpati  dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tioosakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama  ketua, wakil ketua serta para anggota:

Susunan Badan Penyelidik itu adalah sebagai berikut :

Ketua (Kaicoo)     : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda          : Itibangase

Enampuluh (60) orang anggota biasa bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda ), yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan oleh Saikoo Sikikan Jawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama para anggota itu menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut :

 

  1. 1. Ir. Soekarno
  2. 2. Mr. Muh. Yamin
    1. 3. Dr. R. Kusumah Atmaja
    2. 4. R. Abdulrahim Pratalykrama
    3. 5. R. Aris
    4. 6. K. H. Dewantara
      1. 7. K. Bagus H. Hadikusuma
    5. 8. M. P. H. Bintoro
    6. 9. A. K. Moezakir
    7. 10. B. P. H. Poerbojo
      1. 11. R. A. A. Wiranatakoesoema
      2. 12. Ir. R. Asharsoetedjo Moenandar
    8. 13. Oeij Tjiang Tjoei
    9. 14. Drs. Muh. Hatta
    10. 15. Oei tjong Hauw
    11. 16. H. Agus Salim
      1. 17. M. Soetardjo Kartohadikusumo
      2. 18. R.M. Margono Djojohadikusumo
    12. 19. K.H. Abdul Halim
    13. 20. K. H. Masjkoer
    14. 21. R. Soedirman
      1. 22. Prof. Dr. P.A.H. Djayadiningrat
    15. 23. Prof. Dr. Soepomo
    16. 24. Prof. Ir. Roeseno
    17. 25. Mr. R. P. Singgih
      1. 26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
    18. 27. R. M. T. A. Soejo
      1. 28. R. Ruslan Wongsokusumo
      2. 29. R. Soesanto Tirtoprodjo
    19. 30. Ny. R.S.S. Soemario
      1. 31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
    20. 32. Liem Koen Hian
    21. 33. Mr. J. Latuharhary
    22. 34. Mr. R. Hindromartono
      1. 35. R. Soekardjo Wirjopranoto
    23. 36. Hadji Ah. Sanoesi
    24. 37. A.M. Dassat
    25. 38. Mr. Tan Eng Hoa
      1. 39. Ir. R.M.P. Soerachman  Tjokroadisurjo
      2. 40. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
      3. 41. K.R.M.T.H. Woeryaningrat
    26. 42. Mr. A. Soebardjo
      1. 43. Prof.Dr.R. Djaenal Asiki Widjayakoesoema
    27. 44. Abikoesno
    28. 45. Parada Harahap
    29. 46. Mr. R. M.  Sartono
    30. 47. K.H.M. Mansoer
      1. 48. K.R.M.A. Sasrodiningrat
    31. 49. Mr. Soewandi
    32. 50. K.H.A. Wachid Hasyim
    33. 51. P.F. Dahler
    34. 52. Dr. Soekiman
      1. 53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
      2. 54. R. Oto Iskandar Dinata
    35. 55. A. Baswedan
    36. 56. Abdul Kadir
    37. 57. Dr. Samsi
    38. 58. Mr. A.A. Maramis
    39. 59. Mr. Samsoedin
    40. 60. Mr.R.Sastromoeljono


 


(Sekretariat Negara, 1995: XXVII)

 

 

 

3. Kronologi Perumusan Pancasila, Naskah Proklamasi, dan                             Pembacaan Teks Proklamasi

 

Pada sidang BPUPKI pertama dilaksanakan  selama empat hari, berurut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulnya adalah :(a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tangggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.

(a) Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia. Isi rumusannya yaitu : I. Peri Kebangsaan, II. Per Kemanusiaan, III. Peri Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan, V. Peri Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

(b) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negar, yaitu :

  1. Teori negara perseorangan (individualis)
  2. Paham negara kelas (Class theory)
  3. Paham negara integralistik

(c) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar Negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno, yang disampaikannya dalam sidang tersebut secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya, yaitu :

  1. Nasionalisme ( kebangsaan Indonesia)
  2. Internasionalisme ( Peri Kemanusiaan)
  3. Mufakat (Demokrasi)
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa ( Ketuhanan Yang Berkebudayaan )

Lima prinsip sebagai dasar Negara tersebut kemudian oleh soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila” atas saran salah seorang teman beliau ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “ Tri Sila” yang meliputi : (1) Sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dari ‘Kebangsaan (Nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesa dari ‘Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan. Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” tersebut juga dapat diperas menjadi “ Eka Sila” yang intinya adalah “gotong-royong”.

Beliau mengusulakn bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau ‘Philosophische grondslag juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai  ‘Weltanschauung’ dan di atas dasar itulah kita dirikan Negara Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa beliau dakam mengusulkan dasar Negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya juga membandingkan dasar filsafat negara ‘Pancasila’ dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti Liberalisme, Komunisme, Chauvinisme, kosmopolitisme,San Min Chui dan ideology besar dunia lainnya

  1. I. Sidang BPUPKI  kedua

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik yaitu : (1) Abdul Fatah Hasan, (2) Asikin Natanegara, (3) Soerjo Hamidjojo, (4) Muhammad Noor, (5) Besar, dan (6) Abdul Kaffar.

Selain tambahan anggota BPUPKI, Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni. Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan  anggota-anggota badan Penyelidik. Yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota, yaitu anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Tityoo Sangi In dari luar Jakarta, dan pada watu itu Jakarta menjadi tempat rapat Tituoo Sangi In. Pertemuan antara 38 orang anggota itu diadakan di gedung kantor besar Jawa Hooko Kai. Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, dan populer disebut “Panitia Sembilan” yang anggotanya adalah  :

 

 

1. Ir. Soekarno

2. Wachid Hasyim

3. Mr. Muh. Yamin

4. Mr. Maramis

5. Drs. Moh. Hatta

6. Mr. Soebardjo

7. Kyai Abdul Kahar Moezakir

8. Abikoesno Tjokrosoejoso

9. Haji Agus Salim

 

 

 

Panitia sembilan ini setelah mengadakan pertemuan secara matang dan sempurna telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu modus atau persetujuan antara golongan islam dengan golongan kebangsaan. Modus atau persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan Pembukaan Hukum Dasar, rancangan Preambul Hukum Dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan Preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut. Adapun bagian terakhir naskah Preambule tersebut adalah sebagai berikut ;

“…….maka disusunlah kemerekaan banga Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan denagn kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, perastuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

 

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun terdapat perbedaan pedapat dalam pelaksanaan serta waktu Proklamasi. Perbedaan itu terjadi antara golongan pemuda antara lain : Sukarni Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsonno, Soepomo dkk. Dalam masalah ini golongan pemudalebih bersikapagresif yaitu untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir.Soekarno dan Moh.Hatta ke Rengasdengklok, agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah maka Dwitunggal Soekarno-Hatta setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, akan tetapi dilaksanakan di Jakarta.

Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol no.1) di mana telah berkumpul di sana: B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh dkk., untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebarjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr.Buntaran, Mr. Iwakusumasumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian, pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari jum’at legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat dan diawali dengan pidato.

Isi teks Proklamasinya adalah

 

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno Hatta

 

 

B. Masa Setelah Proklamasi

Setelah Proklamasi Kemerrdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapikekuatan sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica (Netherlands Indies Civil Administration).Selain itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi R.I hadiah Fasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah R.I. mengeluarkan 3 buah maklumat :

  1. Maklumat wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
  2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945
  3. maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945

 

 

I.. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil Konferensi meja bundar (KMB) maka ditandatangani suatu persetujuan (Mantelresolusi) oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Pemerintah RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya denagn Konstitusi RIS, antara lain:

  1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 negara bagian.
  2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen.
  3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.

Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatannya, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan ‘pemulihan kedaulatan’  atau ‘pengakuan kedaulatan’.

 

II. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara persatuan dan kesatuaan sebagaimana termuat dalam alinea  ke IV yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk nagara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika Negara bagian dalam RIS tinggal 3 buah Negara bagian saja, yaitu :

  1. Negara bagian RI Proklamasi
  2. Negara Indonesia Timur (NIT)
  3. Negara Sumatera Timur (NST)

 

III. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit adalah suatu putusan dari organ tertinggi (kepala negara atau organ lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilaman negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan neara terancam oleh bahaya. Landasan hukum Dekrit adalah ‘Hukum Darurat’ yang dibedakan atas dua macam, yaitu:

a). Hukum Tatanegara Darurat Subjektif

Maksudnya adalah suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada organ tertinggi bila perlu mengambil tindakan-tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak-hak asasi rakyat, bahkan kalau perlu Undang-Undang Dasar.

b). Hukum Tatanegara Darurat Objektif

Hukum Tatanegara Darurat Objektif  yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Namun tetap berlandaskan pada konstitusi yang berlaku.

 

 

IV. Masa Orde Baru

Suatu tatanan masyarakat srta pemerintah sampai saat meletusnya pemberontakan G 30 S PKI dalam sejarah Indonesia disebut sebagai masa ‘ Orde Lama’. Maka tatanan masyarakat dan pemerintah setelah meletusnya G 30 S PKI sampai saat ini disebut sebagai ‘Orde Baru’, yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya ‘Orde Baru’ diawali dengan munculnya aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lain sebagainya.gelombang aksi rakyat tersebut muncul di mana-mana dengan suatu tuntutan yang terkenal dengan “Tritura” atau(Tiga Tuntutan Rakyat), sebagai perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran adapun isi ‘Tritura’ tersebut adalah:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI

3. Penurunan harga

Karena Orde Lama akhirnya tidak mampu lagi menguasai pemimpin Negara, maka Presiden/Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soehato, yaitu dalam bentuk suatu ‘Surat Perintah 11 Maret 1966’ (Super Semar). Tugas pemegang Super Semar cukup berat, yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengamankan 15 menteri yang memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI dan lain-lainnya.

Demikianlah Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan program-programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: